Pemerintah Targetkan 4.100 ASN Pindah ke IKN Secara Bertahap

Pemerintah mengumumkan akan ada 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berpindah kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap. Pemindahan ASN ini sudah dilakukan sejak tahun lalu dan dilakukan bertahap hingga 2029 mendatang.

Dikutip dari Kompas.com target tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3). "Target jumlah pemindahan ASN di IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN," ujar Basuki dalam rapat, Senin (30/3).

Lebih lanjut, Basuki juga turut memberikan laporan perkembangan pembangunan di IKN. Pembangunan kompleks legislatif atau gedung DPR RI menjadi salah satu prioritas pada 2026. Selain komplek legislatif, gedung Mahkamah Agung (MA) beserta sarana prasarananya juga menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini.

Meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, baik kemudian pembangunan aksesibilitas dan konektivitas," ujar Basuki.

Lanjutnya, area kawasan inti pemerintahan di IKN ditargetkan memiliki luas mencapai 850 hingga 1.100 hektare. "KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) sendiri adalah 6.600 hektar," jelas Basuki.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan memindahkan 1.700-4.100 ASN ke IKN menjadi salah satu bagian dari mewujudkan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Keputusan kepindahan ASN ke IKN ini semakin menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengisi Ibu Kota Nusantara tersebut dengan personel inti dari berbagai kementerian, memastikan roda pemerintahan dapat berjalan optimal di ibu kota baru.