Ashabul Kahfi: Program MBG Sebagai Persiapan Menghadapi Bonus Demografi 2030

Makassar, Sulawesi Selatan – Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030-2040 dengan meningkatnya usia produktif masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan generasi bangsa yang berkualitas dengan asupan gizi yang tercukupi.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi dalam sosialisasi program MBG kepada ratusan warga Makassar pada Minggu, 27 April 2025. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kualitas gizi anak, kesejahteraan ekonomi lokal, dan kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan.

Ashabul Kahfi mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, dan Swedia yang sudah sejak lama menerapkan program makan bergizi untuk anak sekolah sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

"Kita menghadapi bonus demografi pada 2030–2040, di mana jumlah penduduk usia produktif akan sangat besar. Persiapan melalui peningkatan kualitas gizi generasi muda adalah kunci untuk memaksimalkan peluang ini," ucap Ashabul Kahfi.

Program Makan Bergizi Gratis akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. BGN resmi terbentuk pada Agustus 2024 lalu sebagai lembaga khusus yang menangani isu gizi nasional.

Meski masih dalam tahap awal dan banyak tantangan yang dihadapi, BGN berkomitmen mempercepat implementasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis.

Penerima manfaat dari Program MBG adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan prioritas kepada daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar pada empat target utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.(*)