Ibu Hamil Akan Mendapat Jaminan Asupan Gizi Bernutrisi dari Pemerintah

Cilacap, Jawa Tengah – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyasar pada ibu hamil sebagai salah satu penerima manfaat. Untuk itu pemerintah akan menjamin asupan gizi bernutrisi dari makanan gratis yang nantinya akan diberikan.

Kepastian itu diungkapkan oleh Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih saat mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis didepan ratusan warga Desa Sidareja, Cilacap Senin, 17 Maret 2025.  

Saat ini Indonesia mengalamai keadaan kasus stunting yang tinggi sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Dengan program MBG yang menyasar pada ibu hamil diharapkan langkah ini bisa menekan kasus stunting tersebut.

“Kita atasi bersama dengan program ini karena akan ada jaminan bahwa 1.000 hari pertama semenjak kandungan, ibu hamil akan diberikan asupan gizi bernutrisi yang cukup, kelompok ibu hamil memang menjadi sasaran target program MBG,” terang Teti Rohatiningsih saat sosialisasikan program MBG.

Sebagai anggota legislatif dari Jawa Tengah, Teti berkomitmen untuk akan terus melakukan pengawasan terhadap program MBG.

“Hal itu dilakukan agar program MBG dapat berjalan dengan baik di masyarakat, artinya akan tercapai cita-cita bangsa dalam mewujudkan generasi emas di 2045 setalah 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” tegasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan pengelola dan pengawas MBG memastikan bahwa semua makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Pro ogram Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.