Hadir di Desa Sumber Makmur, MBG Diharapkan Efektif Tingkatkan Gizi Penerima Manfaat
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Kubu Raya, Kalimantan Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan banyak peran dari berbagai sektor. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan generasi sehat Indonesia ditahun 2045.
Program Makan Bergizi Gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap generasi penerus bangsa. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan yang cukup tetapi juga bisa lebih fokus dalam belajar,
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Alifudin manyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat untuk menjalankan program nasional ini.
“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” kata Alifudin dalam sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.
Komisi IX DPR RI bekerja untuk mengawasi mengenai masalah kesehatan. Untuk itu, Alifudin menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.
“Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi dan produktif,” sambung Alifudin.
Pada tahun 2024 prevalensi stunting di Indonesia adalah masih di angka 21,6 persen (Riskendas, 2024). Tentunya dengan hadirnya Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mengurangi persentase tersebut pada tahun ini dan masa akan datang.
Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang akan didirikan di berbagai daerah. Setiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah, ditambah 10 persen ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan di radius 0-6 kilometer. Satu SPPG akan menyerap sekitar 45-50 petugas yang berasal dari masyarakat.(*)