Legislator DPR Gandeng UMKM Sebagai Pendistribusi Bahan Baku Makanan

Bandung- Jawa Barat – Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan banyak kolaborasi dari berbagai pihak untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya yakni dengan menggandeng para pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) sebagai pemasok bahan baku makanan.

Hal itu disampaikan legistor DPR RI saat mensosialisasikan program MBG didepan ratusan warga Kabupaten Bandung Rabu, 27 Maret 2025. Selain tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan gizi dan mengatasi angka malnutrisi dimasyarakat, program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Bukan hanya gizi, program MBG dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dengan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam program MBG, BGN akan bekerjasama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sayuran,  beras,  telur,  buah-buahan,  dan  lain-lain  sebagai  bahan  baku yang dibutuhkan oleh semua dapur untuk menyiapkan lebih kurang 3.500 porsi setiap harinya  yang  hampir  sebagian  besar  bahan-bahan  tersebut  harus  dipenuhi  oleh UMKM-UMKM yang berada di wilayah dapur, sangat besar manfaat ekonominya,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya.

Pemerintah memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam program MBG berasal dari daerah setempat. Dengan demikian para pelaku usaha seperti UMKM-UMKM di daerah tersebut memiliki pasar yang stabil.

BGN bersama pemerintah juga menjamin bahwa makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Sebab, Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dimasa yang akan datang.

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.