Masyarakat Harus Sabar, Tak Mudah Mendirikan Dapur MBG

Sukabumi, Jawa Barat – Dapur Makan Bergizi Gratis atau dikenal dengan istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi syarat utama dalam menjalankan program MBG. Untuk itu masyarakat harus bersabar khususnya bagi warga Cikembar karena pendistribusian MBG masih belum merata.

DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi program MBG kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan wawasan baru terhadap warga.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan dapur yang akan mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat. Dapur MBG menjadi sangat penting karena standart gizi dikelola disini dengan dikontrol oleh BGN.

“Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan guna menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” ucap Zainul Munasichin dalam sosialisasi program MBG Senin, 24 Februari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Melalui sosialisasi ini, Badan Gizi Nasional selaku badan pengelola MBG menyampaikan mengenai SPPG yang akan dibangun dibeberapa wilayah namun mengalami beberapa kendala yang harus segera diatasi..

“Pendistribusian MBG untuk saat ini memang belum merata di seluruh wilayah, itu di karenakan pembangunan sppg / dapur mbg di 1 wilayah membutuhkan beberapa persyaratan yg harus di sediakan oleh calon mitra / yayasan. Hal ini di lakukan untuk menjamin keamanan dari makanan yg diberikan kepada penerima manfaat dan juga higienis,” sambung Zainul.

Zainul Munasichin mengungkapkan bahwa program MBG berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pembangunan SPPG di 1 wilayah juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar dapur dan petani lokal, selain itu kepala desa setempat diharapkan dapat menghimbau agar para petani dan pemasok bahan pangan dapat berkoordinasi dengan BUMDes dan koperasi dalam mendukung ketersediaan bahan pangan bagi program MBG,” pungkas Zainul.

Bumdes dan koperasi dapat bekerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan pendanaan dalam memenuhi pembayaran bahan pangan dari para pemasok lokal.

Untuk SPPG yang didirikan harus membudidayakan masyarakat sekitar lokasi dalam hal pengadaan tenaga untuk membantu di dapur maupun dalam mendapatkan bahan pangan.

Sebagai informasi, data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.