Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menjalankan Program Makan Bergizi Gratis

Kubu Raya, Kalimantan Barat – Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis akan membutuhkan banyak peran agar dapat berjalan optimal. Salah satu kolaborasi penting yang harus dijaga yakni peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam program baru ini. Dengan kontribusi dari masyarakat dan sektor lainnya, ia berharap program ini akan menjadi solusi jangka panjang.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” terang Alifudin saat sosialisasikan program MBG Senin, 21 April 2025.

Peran pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang mengawasi sektor kesehatan, Alifudin juga menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

“Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi dan produktif,” harap Alifudin.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun. Bila ditambah Rp100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.(*)