RUU Disahkan DPR, LPSK Akan Bentuk Perwakilan Lembaga di Daerah
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyebut perwakilan LPSK didaerah tidak sembarangan dan ada ketentua
Bandung, Jawa Barat – Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) gencar melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan Indonesia sehat. Sosialisasi MBG ini dilaksanakan di Desa Rancamanyar Minggu, 23 Februari 2025.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
Program MBG akan menyediakan makanan yang sudah mengikuti standar gizi dari BGN, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.
“Pemenuhan gizi yang baik menjadi inti dari visi ini karena gizi yang optimal sejak dini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi dan berkontribusi di masyarakat,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya.
Komisi IX DPR RI merupakan komisi yang mengemban tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Untuk itu Komisi IX DPR mempunyai peranan penting dalam menjalankan program MBG ini.
“DPR RI dalam fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mendorong Badan Gizi Nasional untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” jelas Asep
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.