Hadir di Desa Sumber Makmur, MBG Diharapkan Efektif Tingkatkan Gizi Penerima Manfaat
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
.jpeg)
Bogor, Jawa Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini, tim sosialisasi program MBG mengingatkan kepada masyarakat untuk peka terhadap perkembangan dan kebijakan baru pemerintah.
Hal itu disampaikan saat sosialisasikan program MBG didepan ratusan warga Cileungsi, Bogor Minggu, 11 Mei 2025. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi. Melalui sosialisasi program MBG ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya memahami program-program baru dari pemerintah khususnya program MBG.
“Sebagai bagian dari masyarakat yang terus berkembang, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini menjadi sarana penting agar kita tidak tertinggal dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita,” tutur Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat.
Kesadaran dan pemahaman yang baik akan suatu kebijakan atau program akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya.
Achmad Ru’yat juga mengajak kepada seluruh peserta untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh hari ini kepada lingkungan sekitar. Tujuannya agar manfaat dari sosialisasi ini tidak hanya berhenti disini, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.