Makan Bergizi Gratis: Strategi Negara Membangun Kedaulatan Pangan dan Pemerataan Gizi

Minahasa, Sulawesi Utara (Sabtu, 6/9) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disosialisasikan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI di Sulawesi Utara bukan sekadar intervensi pangan, melainkan langkah politik negara untuk memastikan kedaulatan pangan dan pemerataan gizi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sosialisasi yang berlangsung di Jalan Wirautama No. 1, Minahasa, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan bahwa MBG adalah instrumen strategis negara dalam menjamin akses gizi seimbang mulai dari anak usia PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program ini adalah bukti negara hadir untuk melindungi masa depan warganya. Kita tidak boleh lagi membiarkan kesenjangan gizi terjadi antarwilayah, karena kualitas sumber daya manusia adalah kekuatan politik bangsa,” tegas Felly.

Ia menambahkan, pembangunan dapur umum dan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Sulawesi Utara harus dipercepat agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pelaku dalam rantai penyediaan pangan bergizi.

Sementara itu, Direktur Direktorat Promosi & Edukasi Gizi, Gunalan, menekankan bahwa MBG lahir untuk menjawab tantangan ketahanan gizi keluarga menengah ke bawah yang masih sulit menyediakan sarapan sehat bagi anak-anaknya.

“Presiden Prabowo memandang gizi sebagai isu strategis. Bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga daya saing bangsa di era global. MBG adalah investasi politik dan ekonomi untuk memastikan Indonesia siap menyongsong 2045,” jelasnya.

Lebih jauh, Gunalan menegaskan bahwa program ini tidak bisa berjalan instan, melainkan butuh komitmen lintas sektor: pemerintah pusat, daerah, pelaku UMKM pangan, hingga komunitas lokal.

Program Makan Bergizi Gratis dengan demikian bukan hanya kebijakan sosial, melainkan instrumen kedaulatan bangsa—membentengi Indonesia dari ketergantungan pangan impor sekaligus mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan kuat bersaing di kancah dunia.